Saatnya Indonesia Memasyarakatkan Ekonomi Kreatif

Jum'at, 20 februari 2009 / 10:45

Saatnya Indonesia Memasyarakatkan Ekonomi Kreatif

Yogyakarta-Radio MQ FM Yogyakarta. Sahabat MQ, Yogyakarta akan diproyeksikan menjadi "Jogja Kreatif". Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X beberapa waktu. Usulan ini mendapat sambutan positif dari kalangan pengamat Ekonomi di Yogyakarta.

Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dra. Lilis Setiartiti, M.Si., pada dialog yang bertemakan “Memasyarakatkan Ekonomi Kreatif” di UMY, Kamis (19/2) mengungkapkan,Ekonomi kreatif merupakan salah satu cara untuk mengurangi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia. Lilis menjelaskan, PHK di Indonesia pasca krisis ekonomi global mencapai angka di atas ribuan. Konsep ekonomi kreatif ini dapat menjadi salah satu solusi pemecah. Hal tersebut disebebkan, untuk dapat selalu tetap eksis, ekonomi kreatif harus digerakan oleh kaum muda yang selalu menciptakan ide-ide baru. Kondisi inilah yang akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru, karena konsep ekonomi kreatif ini membutuhkan sumber daya manusia yang banyak untuk menggerakannya.

"Ekonomi kreatif ini berasala dari ide, seni, dan teknologi. Memang menjadikan Jogja kreatif tidak dapat langsung di semua sektor. Sektor yang perlu dijalankan dahulu adalah fashion, kerajinan, dan advertising", ungkap Lilis. Lilis menambahkan, icon Jogja kota batik sudah dikenal hingga masyarakat luar negeri. Penggunaan baju batik sekarang berbeda dengan dahulu, "sudah banyak masyarakat yang menggunakan baju batik untuk berpakain sehari-hari. Image batik hanya dipakai di tempat-tempat resmi sudah hilang", ujar sekretaris jurusan ilmu ekonomi UMY ini. Hal tersebut terbukti, naik daunnya batik akan berdampak pada fashion di Indonesia. Karena Indonesia punya produk fashion asli dan dapat diterima di seluruh dunia. Sementara mengenai kerajinan, 99% kerajinan di Yogyakarta diproduksi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dimana pekerja yang digunakan masih menggunakan seputaran keluarga dan kerabat dekatnya.

Lilis menambahkan, masih terkait dengan ekonomi kreatif yang selalu dinyatakan Menteri Perdagangan Indonesia Marie Elka Pangestu,  persentase kontribusi PDBB sub sektor industri kreatif pada 2006 didominasi oleh fashion sebesar 43,71 persen atau senilai Rp45,8 triliun, kerajinan sebesar 25,51 persen atau senilai Rp26,7 triliun, periklanan sebesar 7,93 persen atau senilai Rp8,3 triliun. Dengan data tersebut, Lilis berpendapat bahwa ekonomi kreatif dapat diaplikasikan di setiap level masyarakat, tidak hanya kelas atas tapi kelas bawah dan menengah. Lilis melanjutkan, untuk di pedesaan khususnya Ibu-Ibu juga dapat mengikuti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Terakhi Lilis menghimbau, sudah saatnya kini memasyarakatkan ekonomi kreatif dan mengekonomi-kreatifkan masyarakat Indonesia, agar masyarakat selalu berinovasi dan berkembang seperti negara China. "China yang sekarang sudah mapan di sektor perindustrian, dan perekonomiannya. Saat ini barang-barang elektronik yang masuk ke Indonesia sudah didominasi oleh buatan China, dengan harga yang murah daan kualitas barang baik", kata Lilis. (ed-Tisha Aulia)

Pengelolaan Sampah Perlu Sistem Berjaringan

Kamis, 19 Februari 2009 / 16:30
Reporter : Izan El Hakim
Pengelolaan Sampah Perlu Sistem Berjaringan
Yogyakarta – Radio MQ FM. Sahabat MQ, Pengelolaan sampah di Indonesia selama ini masih dilakukan secara sporadic. Metode ini, menyebabkan pengelolaannya menjadi tidak terkoordinasi secara nasional. Oleh karenanya, menurut Koordinator Program Pengelolaan Sampah Teknik Kimia UGM -Siti Syamsiah- perlu dilakukan pengolaan sampah secara berjaringan atau terintergrasi secara nasional. 

Siti menjelaskan, pengelolaan sampah berjaringan ini juga merupakan implementasi Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. DalmUndang-Undangini disebutkan, bahwa pada 2015 mendatang tidak ada lagi kumpulan-kumpulan sampah, melainkan kumpulan sampah tersebut telah menjadi produk olahan yang bermanfaat. Lebih lanjut Siti mencontohkan, salah satu negara yang telah menerapkan system pengelolaan sampah berjaringan ini adalah Swedia. Di negara tersebut, olahan sampah dapat digunakan sebagai sumber listrik dan bahan bakar kendaraan bermotor. (Izan) 

9 Maret Batas Akhir Penyerahan Rekening Parpol

Kamis, 19 Februari 2009 / 15:30
Reporter : Izan El Hakim

9 Maret Batas Akhir Penyerahan Rekening Parpol
Yogyakarta – Radio MQ FM. Sahabat MQ, Batas akhir penyerahan rekening partai politik dan calon DPD akan jatuh pada 9 Maret 2009, atau 7 hari sebelum pembukaan kampanye melalui pertemuan terbuka dimulai. Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Humas dan Data Informasi KPU Propinsi DIY -Muhammad Najib menjelaskan, parpol atau calon DPD yang tidak atau belum menyerahkan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, akan dijatuhkan diskualifikasi sebagai peserta Pemilu 2009.

Muhammad Najib menjelaskan, hingga saat ini, dari 35 partai politik yang ada, baru terdapat 17 parpol yang telah menyerahkan rekening partainya. Sementara untuk para calon anggota DPD, dari 12 calon DPD yang ada, baru 7 anggota yang telah menyerahkan rekeningnya. Lebih lanjut Najib juga mengungkapkan, baik parpol maupun calon anggota DPD, wajib menyertakan laporan mengenai sumber dana yang digunakan untuk kampanye. Pelaporan ini, nantinya akan ditindaklanjuti dengan proses audit yang akan dilakukan oleh tim independen. (Izan)

PMI Daerah Istimewa Yogyakarta Terima Bantuan Dari Jepang

Rabu, 18 Februari 2009 / 13:30
Reporter : Tria Haidar
PMI Daerah Istimewa Yogyakarta Terima Bantuan Dari Jepang
Yogyakarta-Radio MQ FM. Sahabat MQ, tahun ini Palang Merah Jepang telah menyumbangkan tiga gedung markas PMI untuk Cabang Sleman, Cabang Kulonprogo, dan Cabang Gunung Kidul. Ketua PMI Daerah Istimewa Yogyakarta – dr. Bondan Agus Suyanto mengatakan, bantuan sebesar 47,5 juta yen tersebut merupakan bagian dari upaya Palang Merah Jepang dalam mendukung peningkatan kapasitas PMI di DIY. Dengan bantuan ini, diharapkan PMI mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Bondan menjelaskan, selama ini sumber dana dari para relawan dan APBN belum cukup untuk melayani masyarakat secara keseluruhan. Dalam kesempatan ini Bondan juga mengucapkan ungkapan terimakasihnya kepada masyarakat Jepang, yang telah memberikan bantuan terhadap masyarakat DIY melalui Palang Merah Jepang. (Tria Haidar)